Samsi

Kemiskinan dan Keadilan Sosial
Samsi Pomalingo

Peneliti Pada Gorontalo Survey Institute (GSI)
Ketua Forum Komunikasi Antar Iman (FORKASI/ICF)


Membicarakan kemiskinan selalu tidak lepas dari struktur sosial-ekonomi yang eksploitatif. Struktur ini justru telah mempertajam adanya penguasaan ekonomi yang dilakukan oleh para ‘penghisap’ yang secara ekonomi telah mapan. Bagi mereka pekerjaan menghisap adalah pekerjaan yang halal alias sah-sah saja di dunia ini. Akses ekonomi yang luas dan dikuasai secara penuh membuat para pemilik modal untuk semena-mena melakukan penghisapan dan penguasaan aset-aset milik rakyat. Akibatnya, rakyat mengalami nasib ekonomi yang sangat memprihatinkan yaitu ‘kemiskinan’ (poverty). Cara-cara seperti inilah kemiskinan yang dialami oleh rakyat yang terampas haknya disebut kemiskinan struktural. Suatu kemiskinan yang diciptakan secara sadar oleh para penguasa modal dan negara dialami oleh manusia di mana-mana, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang. Masalah kemiskinan dapat dilihat dari dua ideologi yaitu ideologi konservatif dan libelar.

Kemiskinan menurut Ideologi Konservatif
Menurut kaum Ideologi konservatif kemiskinan merupakan kesalahan manusia itu sendiri. tidak ada hubungannya dengan negara maupun para pemilik modal. Ideologi ini berakar pada kapitalisme dan liberalisme abad ke 19. bagi kaum ideologi konservatif pasaran bebas dianngap sebagai fundamen bagi kebebasan ekonomi dan politik. Di mana pasar bebas dianggap akan menjamin adanya desentralisasi kekuasaan politik.
Bagi kaum konservatif, struktur sosial adalah segala-galanya dan merupakan suatu keharusan. Mereka sangat menjunjung tinggi struktur sosial yang ada. Karena demi tegaknya struktur sosial tersebut, maka otoritas dinilai sangat hakiki. Adanya Stratifikasi sosial atau tingkat sosial yang termasuk struktur sosial karena adanya perbedaan antara individu-individu dengan bakat-bakat yang berbeda. Di mana setiap orang akan berkembang dan tumbuh karena menurut bakat-bakat yang mereka miliki. Dari perspektif kaum konservatif, maka wajar ada perbedaan dalam tingkat prestasi yang menuntut masyarakat untuk memberi imbalan atauapun balas jasa sesuai dengan bakat mereka yang berbeda-beda.
Jadi sekali lagi, menurut kaum konservatif masalah kemiskinan sebagai kesalahan orang-orang miskin sendiri. Masalah kemiskinan tidak bisa dimpakan kepada negara maupun kepada para kapitalis. Sebab keduanya dinilai tidak bertanggungjawab atas munculnya kemiskinan yang dialami oleh rakyat jelata. Tidak hanya itu, kemiskinan terjadi karena pada umumnya orang miskin dinilai sebagai orang-orang bodoh dan malas. Maka mereka harus menyelesaikan masalah mereka sendiri, tanpa harus meminta negara untuk memikirkan nasib mereka. Bagi kaum konservatif kemiskinan bukanlah masalah yang serius. Sehingga negara (pemerintah) tidak diminta untuk campur tangan mengurus kemiskinan. Artinya, orang-orang miskinlah yang harus bertanggungjawab dan berusaha untuk memecahkan promlem kemiskinan.

Kemiskinan menurut Ideologi Liberal
Kata ‘liberal’ bagi orang-orang miskin maupun kaum buruh Amerika dipahami lebih ‘progresif’ dari pada dibandingkan dengan ‘konservatif’ atau bahkan dianggap lawan dari ‘sayap kanan’. Perjuangan kaum liberal menurut Adam Smith (1776) adalah untuk mempertahankan otonomi individu melawan intervensi komunitas.
Kalau bagi kaum konservatif kemiskinan merupakan kesalahan sendiri orang-orang miskin karena bodoh dan malas. Lain halnya bagi kaum liberal. Menurut kaum liberal, kemiskinan bukan semata-mata kesalahan dan kebodohan orang-orang miskin. Kemiskinan merupakan masalah yang serius dan menuntut pemecahan agar orang-orang miskin terbebaskan dari penderitaan yang mereka hadapi. Bagi kaum liberal masalah kemiskinan dapat diselesaikan dalam struktur politik dan ekonomi yang sudah ada. Karena kemiskinan yang terjadi diakibatkan oleh adanya diskriminasi antara orang kaya dan orang miskin. Untuk itu, bagi kaum liberal yang terpenting adalah memberikan kesemptan yang sama tanpa ada diskriminasi antara orang kaya dan orang miskin. Dengan cara seperti ini, maka orang miskin diyakini dapat menyelesaiakan dan mengatasi masalah mereka. Untuk mengatasi kemiskinan, kaum liberal menawarkan perlunya perbaikan pelayanan-pelayanan bagi kaum miskin, membuka peluang dan kesempatan kerja bagi mereka dan menyebarluaskan pendidikan. Kesempatan dan peluang ini akan merubah orang miskin dari lingkunan dan situasi hidup mereka. Kalau kondisi-kondisi sosial dan ekonomi telah diperbaiki, maka orang-orang miskin bagi kaum liberal akan siap menyesuaikan diri dengan kultur dominan dalam masyarakat dan meninggalkan kultur mereka.
Dari dua pandangan baik itu kaum liberal maupun kaum konservatif sama-sama mempertahankan struktur sosial yang sudah ada, dan struktur sosial ini ditandai dengan perbedaan tingkat sosial, sistem ekonomi kapitalis dan demokrasi politik. Bagi kaum liberal bagaimana memungkinkan orang miskin hidup dlam struktur sosial yang sudah ada, sedangkan bagi kaum konservatif cenderung membiarkan mereka.

Keadilan dan Analisis Sosial
Kemiskinan adalah kenyataan yang ada ditengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Munculnya masalah kemiskinan tafsirkan secara berbeda oleh dua ideologi yaitu ideologi konservatif dan ideologi liberal. Bagai kaum konservatif kemiskinan disebabkan karena kesalahan orang-orang miskin sendiri yang bodoh dan malas bekerja, sementara bagi kaum liberal kemiskinan disebabkan oleh struktur sosial dan ekonomi yang diskriminatif.
Untuk memahami dan menganalisis sebab-sebab munculnya masalah kemiskinan diperlukan suatu pisau analisis yaitu analisis sosial (social analysis). Kenapa harsus menggunakan analisis sosial dan apa kelebihannya serta dapatkah analisis sosial mengidentifikasi faktor-faktor penyebab masalah kemiskinan?
Analisis sosial dapat menghasilakan pengetahuan tentang adanya kemiskinan, menyangkut arti dari kemiskinan, dan faktor-faktor penyebab munculnya kemiskinan. Dengan demikian analisis sosial dapat mencegah dua pendekatan yang tidak bertanggung jawab: (1) asumsi-asumsi dangkal dan, (2) apriorisme ideologis.
Perlu diingat bahwa kenyataan sosial merupakan kenyataan yang begitu kompleks, sehingga tidak ada satu cabang ilmu pun yang dapat membuat analisa secara tuntas tanpa ada bantuan ilmu-ilmu lain. J. Holland dan P. Henriot (1986:25) dalam bukunya “Sosial Analysis: Linking Faith and Justice” sangat menekankan pentingnya pengalaman dalam proses analisis. Dalam hal ini dikemukakan suati lingkaran praksis yang menekankan hubungan terus-menerus antara refleksi dan aksi. Lingkaran praksis ini meliputi:

Sesungguhnya lingkaran praksis atau lingkaran pastoral ini lebih berupa gerak spiral dari pada sebuah lingkaran. Situasi yang dialami bersama oleh lingkaran praksis ini merupakan titik tolak dari sebuah proses analisis. Analisis sosial ingin melihat kelompok-kelompok sosial, struktur krkuasaan, siapa yang menentukan dalam keseluruhan proses sosial, yang mengambil keuntungan dan siapa yang dirugikan. Dengan demikian tujuan analisis sosial merupakan usaha untuk mempelajari struktur sosial yang ada, mendalami institusi politik, ekonomi, budaya agama dan keluarga. Hal ini dimaksudkan agar kita dapat mengetahui sejauhmana dan bagaiamana institusi-institusi itu menyebabkan ketidakadilan sosial. Dengan mempelajari institusi-institusi yang ada, maka kita akan mampu melihat satu masalah sosial yang ada dalam konteksnya yang lebih luas. Demikian menjadi jelas, analisis sosial adalah suatu usaha nyata yang merupakan bagian penting usaha untuk menegakan keadilan sosial.

Manusia Vis a Vis Tuhan
(Menggugat religiustas masyarakat Indonesia)

Oleh Samsi Pomalingo


Belakangan ini masyarakat Indonesia sering mengalami musibah yang luar biasa dahsatnya. Betapa tidak, bangsa yang mayoritas pemeluk agama, rajin shalat, puasa, zakat dan ibadah-ibadah lainnya, justeru cobaan, ujian, azab menjadi bagian dari kehidupan masyarakatnya. Indonesai sebagai tempat “bersemayamnya” ulama, pendeta, kiyai, namun doa-doa mereka “jarang” dikabulkan oleh Tuhan sang penguasa jagat raya. Tidak sedikit para pemimipin agama justeru menggunakan agama dan kitab suci sebagai instrument untuk melawan Tuhan. Kitab yang menjadi petunjuk, malah menjadi kumpulan jurus atau ajian untuk menjustifikasi aksi-aksi mereka. Tidak heran ada pemimpin agama dekat dengan para penguasa, para da’i menjadi salesmen piyawai yang menyuguhkan kesuksesan untuk mendapatkan surga tapi prilakunya menyimpang, para pejabat menjadi pendekar kesiangan di tengah-tengah masyarakat. Ada sekolompok anak muda yang taqlid kepada sang guru, bahkan celakanya baru membaca beeberapa buku telah berani mengkafiri saudaranya yang tidak ikut bergabung dalam majlis. Sifat sombong dan angkuh dari sisi keilmuan menjadikan dirinya sebagai orang yang agamais (taat ibadah). Bahkan agama ditampilkan sebagai gudang senjata untuk membunuh, melakukan kekerasaan, bom bunuh diri, karena dianggap selain “KAMI” mereka adalah KAFIR. Mereka lupa bahwa di atas sana ada Sang hakim, yang lebih memiliki otoritas untuk memasukan hamba-Nya ke neraka dan surga. Kita manusia tidak punya kekuasaan kecuali untuk beribadah dan membangun hubungan yang baik sesama manusia.
Jebakan Simbolisme Agama
Perilaku-perilaku di atas menjadi bukti betapa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan telah berani menentang melawan Tuhan. Ternyata penyakit-penyakit di atas ada dalam diri masyarakat Indonesia. Tuhan pun tidak bodoh dan tidak bisa dibohongi. Selama ini sebagian kelompok masyarakat Indonesia yang selalu menjelek-jelekan dan mengatakan Amerika dan sekutunya sebagai “setan”, lantas mereka-mereka itu siapa? Apa yang mereka lakukan untuk agama ternyata hanya kamuflase untuk mengibuli, menipu dan mempermainkan Tuhan. Mereka menganggap Tuhan hanya ada di rumah-rumah ibadah dan tidak ada di tempat-tempat lainnya. Sehingga yang terjadi seorang pemimpin agama menjadi tahanan pihak berwajib karena terlibat kasus korupsi, (maaf) ustadz menjadi bulan-bulanan polisi karena mencabuli anak-anak dibawah umur. Pertanyaannya “apakah bencana selama ini yang terjadi di Indonesia sebagai ujian? Sepertinya jawaban tersebut keliru bin salah. Jawaban yang paling tepat adalah AZAB. Naudzu bi allah min dzalik.
Kemarahan Tuhan dan alam terhadap perilaku manusia Indonesia sudah berlangsung lama. Ada benarnya syair lagu Ebit G. Ade
“Mungkin Tuhan mulai bosan, melihat tingkah kita, yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita….”
Syair lagu yang diciptakan Mas Ebit merupakan bentuk protes terhadap realitas sosio-teologis umat manusia Indonesia yang kerapkali menipu Tuhan. Simbol-simbol agama menggema dan menjamur di Repulik ini. Tradisi kostum arab seakan menjadi simbol identitas keislaman seseorang. Belum lagi formalisasi agama yang ada dibeberapa daerah, misalnya PERDA Jilbab, PERDA Iqra, PERDA Maksiat, dan lain-lain sebagainya. Semua ini hanyalah kamuflase teologis yang ingin menunjukan bahwa negara kita adalah negara baragama. Padahal kualitas beragama seseorang bukan pada ranah simbolistik-formalistik dan simbolistik-rituslistik, melainkan pada substansi ajaran agama itu sendiri seperti yang dikemukakan oleh Jalaludin Rakhmat dalam bukunya ‘Islam Aktual’. Kesimpulannya wajah umat beragama kita lebih pada apa yang diistilahkan oleh Kang Jalal dengan istilah quick fix.
Dzikir, Air Mata dan Kesalehan Temporal
“Mungkin” hanya di Indonesia gemuruh dzikir akbar atau apapun bentuk dan modelnya gemar dilakukan oleh hampir semua lapisan masyarakatnya. Baik disaat-saat menghadapi bulan suci Ramadhan, perayaan malam tanggal 1 Januari, dan 1 Muharam. Ritual ini sepertinya dilihat sebagai pintu taubat yang mampu mengubah sikap ataupun prilaku masyarakatnya dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Program pertobatan modern seakan sebagai jawaban kepada Tuhan bahwa kita adalah makhluk-Nya yang selalu menangisi dan menyesali perbuatan masa lalu.
Kesalehan temporal sebuah bentuk kesalehan “akal-akalan”, betapa tidak, tangisan hanya simbol pertobatan hipokrit, agar orang lain melihat bahwa dia telah bertobat. Hal serupa ritual haji yang hanya ingin meraih status sosio-religius sebagai seorang “haji” menjadi kebanggaan sebagian mayarakat agama Indonesia. Sebulan menjadi orang yang shaleh, api setelah itu kembali ke sifat dan prilaku awalnya. Sejuta pengalaman di tanah suci menjadi cerpen religius bagi dirinya yang senantiasa diceritakan kepada mereka yang belum menunaikan ibadah haji. Namun lagi-lagi kesalehan itu hanya sebuah kesalehan temporal. Ritual dzikir, istigosa, dan apapun bentuknya bagi sebagian umat Islam di Indonesia hanya menjadi ajang penipuan kepada Tuhan ang telah mencipotakan mereka. Wallahu a’lam bi shawab.

Surat Buat Fadel Muhammad:
Budaya Gorontalo yang “Nyaris Hilang”

Oleh: Samsi Pomalingo
Peneliti Gorontalo Survey Institute (GSI)
Staf Pengajar dan Kepala Pusat Pengembangan Kebudayaan UNG


Kebudayaan selamanya merupakan langkah strategis pembangunan bangsa. Alasannya, belum ada suatu usaha yang teruji untuk mengakomodasi budaya lokal di tingkat nasional, sehingga ternyata perjalanan bangsa sampai kini masih menuju pada kondisi yang memprihatinkan secara budaya. Contohnya, konflik yang menggunakan atau memanipulasi simbol-simbol budaya. Padahal tujuan akhir dari pengembangan kebudayaan pada hakikatnya adalah peradaban. Sebagai bangsa yang beradab (civilized society) Indonesia sangat perlu menempatkan kebudayaan sebagai konsepsi dan sekaligus strategi. Kelembagaan formal dan informal dalam masyarakat bertanggungjawab kepada keutuhan masyarakat. Pendukung kebudayaan menjadi tiitk sentral bagaimana proses pengembangan kebudayaan berlangsung secara kelembagaan (instituted process). Problem kebudayaan dewasa ini antara lain adalah terjadinya penafsiran budaya yang keliru. Ini artinya terjadi miskomunikasi budaya antargenerasi. Padahal, sebagai sistem gagasan yang terdiri dari nilai-nilai, norma dan aturan, kebudayaan harus dilihat dalam tiga aspek, masing-masing proses pembelajaran, konteks dan pelaku pendukung kebudayaan. Ketiga aspek ini dapat menentukan seberapa besar dan kuat peran kebudayaan dalam membangun kehidupan lebih baik.

Refitalisasi Budaya
Revitalisasi kebudayaan merupakan proses logis dari bagaimana kebudayaan berperan dalam pembangunan. Selanjutnya, globalisasi merupakan konteks bagi kebudayaan untuk beraktualisasi. Problemnya adalah, globalisasi sering mengubah eksistensi kebudayaan dari berbagai etnik, sementara pada tingakt global terjadi desakralisasi kebudayaan akibat faktor materialisme, teknologi, dan ekonomi. Hal itu memberikan petunjuk (clues) bagi penting atau tidaknya kebudayaan direinterpretasi atau direposisi. Substansi masalahnya adalah eksistensi kebudayaan harus menjadi strategi, tujuan dan sekaligus idealisme. Soalnya adalah konflik sosial sering terjadi karena semakin longgarnya fungsi nilai-nilai budaya dalam masyarakat. Ini berarti eksistensi masyarakat merupakan konsekuensi logis dari eksistensi kebudayaan, sebaliknya.

Isu pelestarian nilai-nilai budaya sangat bergantung kepada potensi individual sebagai pendukung/pelaku kebudayaan. Semakin kondusif potensi individual maka semakin berkelanjutan eksistensi kebudayaan (cultural sustainability). Kebudayaan bukan suatu entitas abstrak tanpa pijakan, tetapi sangat berpijak pada kondisi pendukungnya. Oleh karena itu, strategi untuk menganalisis kebudayaan dari paradigma pelaku kebudayaan menjadi sangat penting diaplikasikan. Isu pengembangan budaya termasuk penting dalam proses revitalisasi budaya. Strateginya adalah lembaga formal dan nonformal harus berperan dan menjadi tonggak dalam proses tersebut. Problemnya adalah bagaimana dan siapa yang mendudukkan pertanggungjawaban tentang keberhasilan atau kegagalan pengembangan budaya dengan strategi tersebut? Karenanya, kita masih memerlukan kajian budaya yang komprehensif dari berbagai aspek dan/oleh berbagai kalangan.

Berdasarkan pemikiran diatas terlihat bahwa problem kebudayaan menyangkut berbagai aspek, pelaku, dimensi dan wilayah budaya yang sangat beragam. Ini merefleksikan bahwa proses perkembangan budaya semakin kompleks. Solusinya adalah kita perlu melakukan refleksi diri tentang dimana posisi kebudayaan dalam kehidupan dan bagaimana kebudayaan diinternalisasikan dalam setiap segi kehidupan. Secara empirik peran pendukung budaya sanagat penting diberi penyadaran tentang problem-problem kebudayaan yang kompleks tersebut. Secara kelembagaan, oleh karena itu hal mendasar ini perlu ditindaklanjuti dengan Kongres Kebudayaan Daerah.
Ada beberapa langkah atau upaya menuju arah revitalisasi budaya sebagai khazanah peradaban daerah Gorontalo, antara lain:
1.Kebijakan pengembangan kebudayaan lokal, baik sebaik khazanah budaya daerah dan nusantara maupun sebagai aset pariwisata perlu mencakup batasan dan ketentuan mengenai: (1) kedudukan dan fungsi kebudayaan lokal maupun sebagai identitas etnik, (2) kedudukan dan fungsi kebudayaan daerah sebagai unsur kebudayaan nasional sesuai dengan penjelasan pasal 32 UUD 1945, serta konsep, politik, dan strategi pengembangan dan pelestariannya, dan (3) kedudukan dan fungsi kebudayaan daerah sebagai khazanah keragaman budaya nasional.
2.Konsep pengembangan kebudayaan perlu dilengkapi dengan rencana dan kebijakan strategis dengan sasaran yang jelas, realistis, dan benar-benar dapat dicapai.
3.Untuk mereposisikan persoalan-persoalan kebudayaan dalam menangkal disintegarsi bangsa, maka perlu pelaksanaan kebijakan pengembangan kebudayaan daerah yang betul-betul memperhatikan khazanah kebudayaan yang ada.
4.Kebudayaan adalah sistem nilai yang mengusung peradaban etnik. Nilai-nilai ini masih relevan dengan konsep Pancasila. Karena itu, Pancasila dipandang masih relevan dengan sebagai konsep dan pola umum kebudayaan Indonesia.
5.Kebudayaan etnik adalah bagian dari idnetitas budaya. Karena itu, keberadaannya identik dengan hak asasi yang harus dihormati dan dihayati.
6.Kebudayaan daerah adalah bagian konsep dan peradaban lokal yang dapat diposisikan dalam memerankan dirinya secara nasional maupun global.
7.Agar kebijakan pengembangan dan pelestarian kebudayaan daerah dapat tersosialisasikan secara nasional maka perlu ditunjang lembaga khusus yang menangani masalah-masalah kebudayaan di setiap daerah.
8.Kebudayaan sebagai aset pariwisata perlu dikembangkan secara kreatif dengan tidak menghilangkan nilai-nilai luhurnya tidak terlindas oleh perkembangan zaman.
Beberapa pikiran di atas patut disodorkan kepada pemerintah provinsi Gorontalo yang terpilih, bahwa betapa pentingnya pengembangan budaya sebagai identitas diri dari daerah ini. Semoga.

Situs ini dibuat sebagai media shering informasi dengan mereka yang concern dalam persoalan agama, sosial, budaya dan Filsafat dan gender.